JAMBI, Kamis 8 Oktober 2026 — Pemerintah Kota Jambi mempertimbangkan berbagai aspek dalam menyikapi dampak kabut asap yang memengaruhi kualitas udara di wilayah tersebut. Selain kesehatan masyarakat, kondisi ini turut menjadi perhatian karena berdampak pada aktivitas pendidikan dan perekonomian.
Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha mengatakan, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh sebelum mengambil kebijakan, termasuk menentukan apakah kegiatan pembelajaran di sekolah perlu dihentikan sementara.
Hal itu disampaikan Diza saat menghadiri Silaturahmi Kebangsaan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi, Kamis (8/10/2026).
Menurut Diza, pemerintah menerima beragam aspirasi dari orang tua siswa terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik.
Sebagian orang tua menginginkan anak-anak mereka diliburkan untuk mengurangi paparan kabut asap. Namun, ada pula yang berharap kegiatan sekolah tetap berlangsung.
“Banyak DM yang masuk, banyak pesan yang datang terkait anaknya pengen diliburkan, ada juga yang anaknya tetap pengen disekolahkan dengan alasan anaknya di rumah juga main,” ujar Diza.
Ia menegaskan, perbedaan aspirasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah yang tepat. Karena itu, keputusan yang diambil perlu didasarkan pada evaluasi, diskusi, serta perkembangan kondisi di lapangan.
“Makanya semua itu perlu evaluasi, perlu diskusi, perlu juga penilaian berdasarkan data dan laporan,” katanya.
Pemkot Jambi Pertimbangkan Nasib Pelaku UMKM
Selain sektor pendidikan, Pemkot Jambi juga memperhitungkan dampak kebijakan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Diza menjelaskan, karakteristik Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa membuat pemerintah perlu mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas ekonomi ketika merumuskan kebijakan penanganan kabut asap.
Menurut dia, keputusan pemerintah harus memperhatikan berbagai kepentingan masyarakat agar langkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru di sektor lain.
“Kita merupakan kota perdagangan dan jasa. Dan kira-kira sebagai pemegang wewenang, Wali Kota, itu akan membiarkan teman-teman pelaku UMKM, apakah itu hal yang bijak?” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi sejumlah pertimbangan dalam menentukan kebijakan di tengah kondisi udara yang memburuk. Di satu sisi, perlindungan kesehatan masyarakat menjadi perhatian, sementara di sisi lain kegiatan pendidikan dan ekonomi juga perlu diperhitungkan.
Asap dari Wilayah Sekitar Turut Berdampak
Diza menyebut, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak terhadap Kota Jambi banyak terjadi di wilayah sekitar. Meski kejadian karhutla di dalam wilayah kota relatif sedikit, asap dari daerah lain tetap berpotensi memengaruhi kualitas udara yang dihirup masyarakat.
“Kota Jambi ini dikepung oleh wilayah yang lahan dan kebakaran ada, karhutla-nya ada. Kita paling sedikit di antara yang paling sedikit di antara satu provinsi ini, tapi efeknya kayaknya paling dominan,” ungkap Diza.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Jambi. Dampak kabut asap tidak selalu berasal dari kebakaran yang terjadi di dalam wilayah administratif kota, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kebakaran di daerah sekitarnya.
Karena itu, penanganan dampak kabut asap memerlukan pemantauan kondisi udara dan koordinasi lintas wilayah agar langkah perlindungan masyarakat dapat dilakukan secara tepat.
Diza menegaskan, upaya pemerintah tidak hanya terbatas pada pembagian masker maupun keikutsertaan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla. Pemkot Jambi juga terus memantau perkembangan situasi dan laporan yang diterima dari lapangan.
“Tidak cuma-cuma kami lakukan, kami melihat kondisi situasi yang paling update dan lain sebagainya,” pungkasnya.
Pemkot Jambi menyatakan evaluasi akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi terkini. Hasil pemantauan dan laporan di lapangan menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan selanjutnya, termasuk langkah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan aktivitas masyarakat.
