JAMBI, Kamis 3 September 2026 — Pemerintah Kota Jambi memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring menyusul memburuknya kualitas udara akibat pencemaran udara. Kebijakan tersebut diambil untuk melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik dari paparan udara yang tidak sehat.
Wali Kota Jambi Maulana memutuskan perpanjangan pembelajaran daring setelah Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Jambi dilaporkan mencapai 197 poin. Angka tersebut menunjukkan kondisi udara yang tidak sehat dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, Shaleh Ridho, mengatakan keputusan tersebut diambil karena kualitas udara belum menunjukkan perbaikan yang memadai.
“Wali Kota Jambi memutuskan pembelajaran daring diperpanjang,” kata Shaleh Ridho melalui sambungan telepon, Kamis (3/9/2026).
Perpanjangan itu diatur dalam Surat Edaran Wali Kota Jambi Nomor 25 Tahun 2026. Melalui kebijakan tersebut, kegiatan belajar mengajar secara daring bagi siswa dilanjutkan pada 3–4 September 2026.
Menurut Shaleh, langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh buruknya kualitas udara, terutama bagi anak-anak yang lebih rentan terhadap paparan polusi.
Selama pembelajaran berlangsung dari rumah, orang tua diminta berperan aktif mendampingi anak. Pengawasan diperlukan untuk memastikan siswa tetap mengikuti kegiatan belajar sesuai ketentuan sekolah.
Orang tua juga diimbau membatasi aktivitas anak di luar ruangan, khususnya ketika kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah ancaman pencemaran udara yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Paparan asap dan partikel pencemar dapat memperburuk kualitas udara serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan.
Data yang disampaikan dalam laporan tersebut mencatat sebanyak 2.053 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Namun, angka itu belum disertai keterangan mengenai periode pencatatan dan rincian kelompok masyarakat yang terdampak.
Perpanjangan pembelajaran daring menjadi salah satu langkah perlindungan bagi peserta didik selama kondisi udara belum membaik. Pemantauan kualitas udara dan perkembangan kasus gangguan pernapasan tetap penting untuk menjadi dasar evaluasi kebijakan berikutnya.
Pemerintah diharapkan terus menyampaikan informasi kualitas udara secara berkala agar sekolah dan orang tua dapat menyesuaikan aktivitas anak berdasarkan kondisi lingkungan dan risiko kesehatan yang ada.
