REPORTASEKINI.COM | JAMBI — Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi resmi menuntaskan seluruh tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan kolam retensi Sungai Asam atau Telago Kajang Lako. Penyelesaian tahap ketiga ini menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir sekaligus menata kawasan tersebut menjadi ruang publik.
Penuntasan pengadaan lahan ditandai dengan penyerahan uang ganti rugi (UGR) dan pelepasan hak atas tanah tahap III yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi Maulana di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Jambi Rido Gunarsa Ali, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Ferdinanto, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Kota Baru, serta Lurah Paal Lima.
Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, tuntasnya pengadaan tanah merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi penanganan banjir secara berkelanjutan.
Menurut dia, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi Pemkot Jambi, BPN Kota Jambi, BWSS VI, serta dukungan masyarakat yang bersedia melepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan pembangunan.
“Hari ini kita secara resmi menuntaskan seluruh tahapan pengadaan tanah untuk revitalisasi drainase utama dan pembangunan kolam retensi Sungai Asam. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah merelakan tanahnya untuk kepentingan umum. Ini merupakan salah satu fondasi penting dalam upaya mengurangi risiko banjir di Kota Jambi,” ujar Maulana.
Setelah proses pembebasan lahan selesai, Pemkot Jambi bersama BWSS VI akan melanjutkan tahapan percepatan pembangunan fisik.
Sejumlah pekerjaan yang menjadi perhatian meliputi optimalisasi kapasitas tampung kolam retensi, penyelesaian sambungan lintasan jogging track, serta pengecoran jembatan penghubung menuju kawasan Paal Lima.
Namun, pengembangan kawasan Telago Kajang Lako tidak hanya diarahkan sebagai infrastruktur pengendalian banjir. Pemerintah juga merencanakan penataan kawasan tersebut menjadi ruang publik terpadu yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Pada tahun mendatang, kawasan itu direncanakan dilengkapi taman kota, penerangan jalan umum, fasilitas olahraga, serta ruang interaksi masyarakat. Pemkot Jambi juga akan menyediakan area khusus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara tertata.
“Kawasan kolam retensi ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan air untuk mengendalikan banjir, tetapi juga akan kita kembangkan menjadi kawasan publik yang nyaman dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat,” kata Maulana.
Dia menambahkan, fasilitas pendukung seperti taman, arena olahraga, dan tempat berkumpul warga diharapkan dapat menjadikan kawasan tersebut sebagai ruang aktivitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi warga sekitar.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi sekaligus Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Rido Gunarsa Ali, menjelaskan bahwa pada tahap ketiga atau tahap akhir ini pemerintah mengalokasikan anggaran ganti rugi lebih dari Rp9 miliar untuk menyelesaikan 25 Nomor Identifikasi Bidang (NIP) tanah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 NIP merupakan penyelesaian lanjutan pengadaan tanah tahap I dan II. Adapun 14 NIP lainnya merupakan bidang tanah yang menjadi target pengadaan tahap III, khususnya di area sempadan kolam retensi Sungai Asam.
“Pada tahap penutupan ini, kita menyelesaikan pembayaran ganti rugi untuk 25 NIP dengan total anggaran lebih dari Rp9 miliar. Seluruh proses dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan yang humanis kepada masyarakat,” jelas Rido.
Dia menyebutkan, BPN Kota Jambi menerapkan tiga skema penyelesaian untuk memastikan seluruh proses pengadaan tanah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Skema pertama diberikan kepada mayoritas pemilik tanah yang hadir langsung dan telah melengkapi dokumen kepemilikan secara sah. Setelah menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau alas hak asli, uang ganti rugi ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima dengan proses pencairan maksimal dua minggu.
Skema kedua merupakan pelayanan khusus bagi lima warga pemilik enam bidang tanah yang berhalangan hadir dalam kegiatan tersebut karena sejumlah alasan, antara lain menjalani perawatan medis di luar negeri dan melaksanakan ibadah umrah. Kelima warga tersebut adalah Sumarto, Haryanto, Wijaya Koswara, Mulia Koswara, dan Ana Fitria.
Sementara itu, skema ketiga diterapkan terhadap satu hingga dua bidang tanah yang hingga batas akhir proses pengadaan belum menyerahkan dokumen kepemilikan yang sah. Sesuai ketentuan, penyelesaian uang ganti rugi dilakukan melalui mekanisme penitipan ganti rugi atau konsinyasi di Pengadilan Negeri Kota Jambi untuk menjamin kepastian hukum.
Pembangunan kolam retensi Sungai Asam diharapkan menjadi bagian penting dari sistem pengendalian banjir di Kota Jambi. Infrastruktur tersebut berfungsi menampung limpasan air hujan sehingga dapat membantu mengurangi potensi genangan dan luapan air di kawasan permukiman, khususnya Paal Lima dan sekitarnya.
Tuntasnya seluruh tahapan pengadaan tanah ini sekaligus membuka jalan bagi percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan Sungai Asam sebagai ruang publik yang produktif, representatif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemkot Jambi juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat kolam retensi beserta fasilitas pendukungnya agar manfaat infrastruktur tersebut dapat dirasakan secara berkelanjutan, baik untuk pengendalian banjir maupun peningkatan kualitas lingkungan dan perekonomian warga.
