JAMBI, Selasa (13/10/2026) — Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfarelly, menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi muncul akibat bencana kabut asap yang melanda Kota Jambi. Ia meminta pemerintah merumuskan kebijakan penanganan yang tidak hanya berfokus pada kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Kemas Farid, penanganan kabut asap membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek agar kebijakan yang diambil mampu melindungi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru di sektor lain.
Ia menilai penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi langkah penting untuk melindungi kesehatan siswa ketika kualitas udara memburuk. Namun, kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin timbul.
“PJJ itu penting, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi karena ini menyangkut kesehatan. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam mengambil kebijakan,” ujar Kemas Farid, Selasa (13/10/2026).
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kabut asap yang berlangsung berkepanjangan juga berpotensi mengganggu pergerakan ekonomi masyarakat. Aktivitas usaha, distribusi barang, hingga kegiatan ekonomi lainnya dapat terdampak apabila situasi tidak segera terkendali.
Menurutnya, struktur perekonomian Kota Jambi yang ditopang aktivitas perdagangan, distribusi, dan penerimaan pajak perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan. Perlambatan aktivitas ekonomi dikhawatirkan berimbas pada pendapatan masyarakat dan kondisi perekonomian daerah.
Kemas Farid tidak ingin dampak kabut asap berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih luas, sebagaimana yang pernah terjadi saat pandemi Covid-19. Ia mengingatkan bahwa pembatasan aktivitas yang tidak disertai perhitungan matang berpotensi menekan kegiatan usaha dan daya beli masyarakat.
“Yang paling penting juga diperhatikan adalah sektor ekonomi. Kalau skala ekonominya sampai seperti saat Covid-19 dulu, tentu akan terjadi perlambatan ekonomi dan ini bisa berimbas pada kondisi masyarakat,” katanya.
Karena itu, Kemas Farid mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memperkuat koordinasi dalam merumuskan langkah penanganan kabut asap.
Ia menekankan, sinergi lintas sektor diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perlindungan kesehatan harus tetap menjadi prioritas, terutama bagi kelompok rentan, tanpa mengabaikan keberlangsungan pendidikan dan aktivitas ekonomi.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan didasarkan pada kondisi aktual di lapangan serta mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang.
Dengan pendekatan yang terukur dan koordinasi yang baik, penanganan kabut asap di Kota Jambi diharapkan tidak hanya mampu meminimalkan risiko kesehatan, tetapi juga menjaga stabilitas aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
