REPORTASEKINI.COM | JAMBI — DPRD Kota Jambi meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengevaluasi kembali prioritas belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Salah satu yang menjadi sorotan adalah alokasi anggaran program Kampung Bahagia di tengah masih banyaknya kebutuhan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menilai pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pasalnya, persoalan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, hingga sarana pelayanan kesehatan masih membutuhkan perhatian dan penanganan serius.
Sorotan tersebut disampaikan Kemas Faried seusai rapat paripurna penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar dan nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Kota Jambi, Sabtu (24/10/2026).
Menurut Kemas Faried, jawaban Wali Kota Jambi Maulana terhadap sejumlah pandangan fraksi belum sepenuhnya menjawab substansi pertanyaan legislatif, terutama menyangkut arah kebijakan pembangunan dan penentuan prioritas anggaran.
Selain alokasi belanja pembangunan, DPRD juga menyoroti proyeksi pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 yang mengalami penurunan sebesar 8,01 persen.
Kemas Faried menilai, sejumlah persoalan tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih mendalam, termasuk mengenai proyeksi pendapatan daerah, efektivitas program pemerintah, serta dampaknya terhadap kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan.
Menanggapi sorotan tersebut, Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa penurunan proyeksi pendapatan daerah masih bersifat sementara. Angka tersebut disusun berdasarkan perhitungan awal terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
“Masih bersifat proyeksi sembari menunggu diterbitkannya peraturan presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2027,” kata Maulana, Sabtu (24/10/2026).
Maulana juga memaparkan perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Hingga September 2026, realisasi penerimaan tercatat lebih dari Rp 403 miliar atau mencapai 67,20 persen. Sementara hingga akhir Oktober 2026, realisasinya disebut telah melampaui 81 persen.
Di sisi lain, Pemkot Jambi turut menjelaskan strategi penanganan sampah, mulai dari penguatan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga hingga pengolahan di tempat pemrosesan akhir (TPA) Talang Gulo.
Menurut Maulana, program Kampung Bahagia juga diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya, termasuk melalui pembuatan biopori organik oleh kelompok tani.
“Di tingkat hulu kita perkuat pemilahan sampah dari rumah tangga melalui Kampung Bahagia dan pembuatan biopori organik oleh kelompok tani,” ujarnya.
Pemkot Jambi juga menjalin kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui program ekonomi sirkular untuk mengurangi timbulan sampah plastik. Program tersebut ditargetkan mampu mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA hingga 80 ton per hari.
Meski pemerintah telah memberikan sejumlah penjelasan, DPRD menilai masih ada hal mendasar yang perlu didalami sebelum pembahasan RAPBD 2027 berlanjut ke tahap berikutnya.
Kemas Faried menegaskan, pihaknya akan kembali membahas berbagai catatan tersebut bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi.
“Ya, tentunya jawaban tadi belum optimal bagi saya. Nanti akan kita bicarakan di tingkat selanjutnya, di Banggar,” tegasnya.
Pembahasan lanjutan tersebut diharapkan dapat memastikan kebijakan anggaran 2027 disusun berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat, sehingga program pemerintah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Jambi.
