Oleh: Andrew Sihite, Budi Harto, Indra Jaya, Kang Maman (Tim Investigasi)
JAMBI, 15.08.2026 — Konsistensi reformasi birokrasi di tubuh institusi penegak hukum kembali diuji. Di tengah sorotan publik terhadap manajemen sumber daya manusia di tingkat elite hukum nasional, sebuah anomali administratif terjadi di depan mata publik Jambi.
Hanya berselang hitungan hari sebelum karpet merah pelantikan digelar, sebuah Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung direvisi secara mendadak. Nama Romy Arizyanto, S.H., M.H., yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jambi melalui SK resmi, tiba-tiba dianulir posisinya jelang hari H.
Publik pun bertanya-tanya: Dinamika apa yang sebenarnya terjadi dalam kurun waktu 14 hari yang krusial tersebut? Apakah instrumen pengawasan dan penilaian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) melakukan evaluasi susulan yang mendesak, ataukah ada tarik-menarik kepentingan yang mengubah peta kepemimpinan di menit akhir?
Kronologi Sebuah Inkonsistensi Administratif
Untuk menakar kejanggalan proses ini, mari melihat timeline administratif yang beredar luas di ruang publik. Proses mutasi ini telah melewati tahap wacana dan telah memasuki tahap eksekusi teknis penyelenggaraan negara:
- 29 Juli 2026: Jaksa Agung menerbitkan SK Nomor: KEP-IV-10122/C/07/2026. Dalam dokumen tersebut, Romy Arizyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Keuangan Jamwas Kejagung, ditunjuk memimpin Kejari Kota Jambi.
- 10 Agustus 2026: Bagian Tata Usaha Kejati Jambi secara resmi mencetak dan mendistribusikan undangan pelantikan serta pisah sambut dengan merujuk pada SK 29 Juli tersebut. Undangan menetapkan hari-H pada Selasa, 18 Agustus 2026.
- 13 Agustus 2026 (Titik Kritis): Tiga hari setelah undangan menyebar ke berbagai instansi, terbit revisi melalui SK KEP-IV-10309/C/08/2026. Nama Romy ditarik dari posisi Kajari Jambi, dan digantikan oleh Dr. Kamin, S.H., M.H. Sementara itu, Romy dialihkan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Dr. Kamin, yakni Asisten Pemulihan Aset Kejati Jambi.
Menganulir sebuah keputusan saat instrumen daerah (Kejati Jambi) telah menyebarkan undangan resmi berkop kenegaraan memunculkan pertanyaan mengenai soliditas tata usaha dan koordinasi struktural antara pusat dan daerah.
Evaluasi Sistem atau Tarik Menarik Kepentingan?
Romy Arizyanto adalah sosok jaksa karir dengan rekam jejak yang panjang. Beliau tercatat pernah memimpin Kejari Wonosobo, menjabat sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) di Kejati Kepulauan Bangka Belitung, serta bertugas di lingkungan pengawasan (Jamwas) pusat.
Tercantumnya nama Romy di SK awal pada 29 Juli secara normatif mengindikasikan bahwa clearance dan penilaian awal Baperjakat terhadap dirinya telah memenuhi kualifikasi.
Jika terdapat evaluasi kinerja atau pelanggaran yang bersifat fundamental, tentu sangat kecil kemungkinan yang bersangkutan tetap dilantik di Jambi sebagai Asisten Pemulihan Aset pada Eselon III.a. Fakta bahwa Romy tetap mendapat posisi strategis di lingkungan Kejati Jambi memantik spekulasi bahwa pembatalan ini lebih bermuatan pergeseran taktis administratif ketimbang persoalan integritas individu. Meski demikian, secara psikologis dan reputasi, revisi kilat ini berpotensi merugikan nama baik pejabat yang bersangkutan dan memunculkan asumsi liar di tengah masyarakat.
Menguji Transparansi Publik Kejaksaan
Di saat institusi ini sedang berupaya keras menjaga muruah dan kepercayaan masyarakat, insiden “SK Kilat” di Jambi ini menjadi catatan tersendiri. Publik berharap agar posisi strategis seperti Kajari di ibu kota provinsi ditetapkan melalui sistem karir yang predictable dan konsisten.
Demi menjaga transparansi, Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada publik terkait indikator manajerial apa yang mendasari perubahan SK KEP-IV-10309/C/08/2026 di menit akhir persiapan pelantikan.
Birokrasi hukum yang sehat selalu bertumpu pada kepastian. Jika dinamika administratif seperti ini dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai, slogan penegakan hukum yang profesional dan humanis berisiko kehilangan maknanya di mata publik.
PERNYATAAN REDAKSI (DISCLAIMER):
- Tulisan ini merupakan produk analisis kebijakan publik yang bersumber dari pencocokan dokumen-dokumen resmi pemerintah yang bersifat tidak rahasia (SK Jaksa Agung dan Surat Undangan Resmi).
- Opini dan pertanyaan kritis yang tertuang di dalam artikel ini merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, serta manifestasi partisipasi publik dalam mengawal asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
- Tim penulis tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Segala bentuk narasi dalam tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai tuduhan hukum yang bersifat final, melainkan permintaan transparansi dan keterbukaan informasi kepada otoritas terkait.
- Redaksi membuka pintu komunikasi secara terbuka bagi institusi terkait untuk memberikan hak jawab atau sanggahan resmi guna melengkapi keseimbangan informasi publik.
