Harus.id, Jambi — Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD H. Abdul Manaf Kota Jambi seharusnya menjadi garis depan penyelamatan nyawa. Namun realitasnya, pelayanan di sana justru berjalan bagaikan siput—lambat, berliku, dan jauh dari standar prioritas.
Di tempat yang seharusnya penuh dengan ketangkasan dan kepedulian, justru terpampang sikap petugas yang seolah-olah “bukan pelayan, melainkan raja”.
Kritik tajam ini mengemuka menyusul keluhan warga yang merasakan langsung betapa birokrasi berbelit dan mentalitas pelayanan yang buruk menempatkan nyawa pasien dalam posisi terabaikan.
Alih-alih mengutamakan kesigapan, sistem administrasi di rumah sakit plat merah ini justru menjadi tembok penghalang yang memakan waktu berjam-jam—bahkan ketika rumah sakit rujukan sudah siap menerima pasien.
“Kami sudah terima rujukannya, siap jalan,” demikian ungkapan pihak rumah sakit tujuan yang sudah menanti.
Namun di RSUD H. Abdul Manaf, pasien yang terbaring lemah masih tertahan di tempat tidur berjam-jam, hanya karena “masih mempersiapkan administrasi”. Pertanyaannya yang mengganjal: apakah mengurus administrasi harus lebih lama dari batas kesabaran keluarga, bahkan mengorbankan waktu emas penyelamatan nyawa?
Ironi semakin terasa ketika ungkapan sinis ini kerap terdengar dari mulut warga: “Begini lah kalo RS pemerintah, layanan semaunya saja, beda sama swasta.” Citra buruk ini seolah tak pernah pudar, bahkan dipelihara dan dibudidayakan oleh sikap sebagian oknum yang melupakan esensi tugasnya.
Padahal menjadi tenaga medis dan pelayan kesehatan adalah pekerjaan mulia—setiap ketulusan melayani adalah amal jariyah, sementara setiap kelalaian yang menelantarkan pasien adalah beban tanggung jawab yang berat.
Jika kesadaran diri tak kunjung tumbuh, jika mentalitas “raja kecil” masih lebih diutamakan dibandingkan nyawa manusia, maka saran yang terasa pahit namun jujur: janganlah membiarkan kelalaian dan sikap acuh melukai harapan warga. Jika sungguh merasa tak mampu melayani dengan hati, lebih baik “angkat bendera putih” daripada membiarkan ketidakpedulian menjadi penyakit yang menular.
Kini, mata warga Kota Jambi tertuju kepada Wali Kota Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A. Pasangan pemimpin yang memegang kendali kebijakan di Kota Jambi ini diharapkan tidak menutup mata. Diperlukan evaluasi menyeluruh, pembenahan mentalitas pelayanan, dan penegakan standar operasional yang ketat. RSUD H. Abdul Manaf bukan milik segelintir orang—ia adalah milik rakyat.
Dan rakyat berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, manusiawi, dan menyelamatkan nyawa, bukan sekadar menunggu di bawah bayang-bayang birokrasi yang berliku.
