JAMBI — Humas DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB Jaya) Provinsi Jambi, Alion Meisen, menegaskan bahwa aksi jilid II yang digelar pada 26 Agustus 2026 merupakan bentuk kontrol sosial dan kritik masyarakat terhadap tata kelola sumber daya alam di Provinsi Jambi, bukan sekadar gerakan politik jalanan.
Alion Meisen menyampaikan bahwa kekayaan alam Jambi harus dikelola secara transparan dan berkeadilan. DPD GRIB Jambi menuntut audit menyeluruh atas aktivitas pertambangan batu bara yang tersebar di wilayah Sarolangun, Batanghari, Bungo, hingga Tebo.
Poin-Poin Pernyataan Humas DPD GRIB Jambi, Alion Meisen:
Audit Faktualitas IUP Batu Bara: Alion Meisen meminta pemerintah tidak hanya mengecek dokumen administrasi, tetapi mencocokkan data perizinan dengan aktivitas faktual di lapangan. Ia mempertanyakan keberadaan kegiatan produksi maupun pengangkutan pada izin yang statusnya sudah tidak aktif.
Penegakan Sanksi Pertambangan: Menanggapi catatan sanksi Kementerian ESDM terhadap 10 perusahaan pada 2025 terkait reklamasi serta 27 IUP tidak aktif pada 2023, Alion Meisen mendesak agar aturan ditegakkan tanpa tebang pilih.
Usut Dugaan Permainan Perizinan: Alion Meisen menyoroti dugaan keterlibatan oknum pejabat dan pihak berinisial “AY” dalam rantai perizinan tambang. Ia mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan objektif atas indikasi korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan TPPU.
Pengawasan Hulu ke Hilir: Pengawasan pertambangan ditegaskan tidak boleh berhenti pada penindakan sopir angkutan atau tonase truk di jalan raya, melainkan harus menyasar seluruh rantai bisnis dari perizinan, produksi, pelabuhan, hingga kewajiban CSR dan pascatambang.
Kekayaan Alam untuk Rakyat: Alion Meisen menegaskan perjuangan GRIB Jambi adalah memastikan masyarakat tidak hanya menanggung dampak kerusakan lingkungan dan lalu lintas angkutan batu bara. Ia menyatakan GRIB Jambi siap menggelar aksi Jilid III bersama seluruh elemen masyarakat jika audit transparan tidak segera dilakukan.
